Masalah Sampah Plastik Diharap Diangkat pada Debat Pilpres 2024 : Okezone News

JAKARTA – Sensus Sampah Plastik di 64 titik pada 28 kabupaten/kota dan 13 provinsi di Indonesia dilakukan Badan Riset Urusan Sungai Nusantara (BRUIN). Dari sensus sampah tersebut, BRUIN berhasil mengumpulkan 25.733 sampah plastik, yang didominasi kemasan plastik (saset) dan mengidentifikasi 10 produsen pencemar terbesar.

Karena itu, BRUIN berharap masalah sampah plastik tersebut bisa diangkat pada Debat keempat Pilpres 2024, di mana salah satu tema yang dibahas adalah lingkungan.

Dalam keterangan yang diterima, polutan terbanyak adalah sampah plastik tanpa merek, diikuti oleh sampah plastik berlabel dari sejumlah produsen makanan maupun bumbu dapur.

Atas temuan tersebut, BRUIN meminta pertanggungjawaban kepada 10 produsen pencemar tersebut untuk mengelola sampah plastik sesuai dengan peraturan pengelolaan sampah, serta menekan jumlah penggunaan plastik, termasuk dengan desain yang lebih ramah lingkungan.

Dengan adanya temuan itu, BRUIN juga mendukung target pengurangan 30 persen sampah oleh produsen pada tahun 2029. Selain itu, juga meminta pemerintah memperluas layanan tata kelola sampah, dan mengimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan kemasan plastik sekali pakai.

Koordinator Sensus Sampah Plastik BRUIN, M Kholid menyatakan waktu yang berdekatan antara publikasi hasil penelitian dengan gelaran debat Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Sesi ke-4 tanggal 14 Januari 2024, diharapkan bisa mengangkat isu pencemaran sampah plastik agar mendapat banyak perhatian dari pemerintah dan produsen, sekaligus memberi edukasi bagi masyarakat luas.

Diketahui, dalam debat keempat Pilpres akan bertemakan Energi, SDA, SMN, Pangan, Pajak Karbon, Lingkungan Hidup, Agraria, dan Masyarakat Adat.

“Hasil penelitian ini juga akan kami berikan kepada tim capres dan cawapres, dan diharapkan bisa menjadi bahan untuk diangkat dalam debat sesi ke-4 mendatang,” kata Kholid, Kamis (11/1/2024).

Follow Berita Okezone di Google News

Dapatkan berita up to date dengan semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di
ORION, daftar sekarang dengan
klik disini
dan nantikan kejutan menarik lainnya

Sementara itu Guru Besar Hukum Lingkungan sekaligus Wakil Direktur Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Digitalisasi, dan Internasional Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Suparto Wijoyo, menyayangkan sikap abai dari produsen sebagai akar polusi plastik di Indonesia.

Ia berharap, pemerintah mengambil langkah lebih tegas terhadap para produsen nakal. “Solusinya adalah penguatan penegakan hukum dan pengawasan bagi industri pencemar sebagai cara memutus keran polusi plastik di Indonesia,” kata Prof Suparto.

Pencemaran sampah plastik di perairan memang sudah sepatutnya jadi salah satu perhatian utama pemerintah. Tak hanya mengancam kelangsungan biota di ekosistem perairan, keberadaan limbah plastik, khususnya mikroplastik, dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

“Ukurannya yang sangat kecil (< 5mm) membuatnya terjebak di dalam saluran pencernaan manusia dan menjadi vektor transportasi racun,” kata Founder Envigreen Society dan Peneliti Ecoton, Mochammad Alaika Rahmatullah.

Sensus Sampah Plastik ini merupakan audit sampah plastik di perairan yang pertama kali dilakukan dengan titik terbanyak di Indonesia.

Di antaranya di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat.

Sensus Sampah Plastik ini dilakukan pada periode Maret 2022 hingga November 2023, dan melibatkan 270 relawan dari 38 komunitas/kampus.

Salah satu yang terlibat adalah Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN). Personil ESN, Amiruddin Muttaqien, menceritakan apa yang dilihatnya saat meneliti sejumlah sungai di Pulau Jawa dan luar Jawa di tahun 2022, dengan mengendarai 2 motor.

“Kami banyak melihat sampah yang tidak terkelola dan tercecer di lingkungan, di sungai, bahkan diperairan pantai, terutama di Indonesia Timur, yang menandakan pemerintah tidak hadir atau lalai dalam memberikan layanan tata kelola sampah bagi masyarakat di daerah tersebut,” kata Amiruddin.