JAKARTA – Kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi disebut pengusaha sebagai upaya pemerintah mengatasi kondisi global.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang menyoroti keputusan pemerintah soal menaikkan harga BBM.
“Pelaku usaha sangat memahami dan mengerti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang selama ini disubsidi. Tidak ada pilihan karena memang gejolak harga minyak mentah dunia yang tidak bisa dihindari,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (5/9/2022).
BACA JUGA:KSP: Kenaikan Harga BBM Lindungi Masyarakat Ekonomi Rentan
“Besaran kenaikan BBM ini masih diangka yang moderat, artinya harga yang masih terjangkau oleh masyarakat sehingga inflasi dan daya beli masyarakat tetap bisa terjaga,” sambung Sarman.
Sarman menjelaskan kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebagai dampak dari perang Rusia-Ukraina yang mengakibatkan harga minyak mentah dunia melambung tinggi.
“Asumsi APBN terhadap harga minyak mentah dunia sebesar USD63/barel sekarang sudah mencapai rata rata USD105/barel, selisih harga ini akan membebani APBN dengan memberikan subsidi yang sangat besar,” paparnya.
Lanjut Sarman, pemerintah telah mengganggarkan Rp502,4 triliun untuk subsidi BBM yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp208 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.
Melihat gejolak harga minyak mentah dunia yang naik tajam dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu serta perang Rusia-Uraina yang tidak pasti kapan berakhir, tentu pemerintah harus melakukan penyesuaian.
“Jika tidak, APBN kita akan tergerus untuk membiayai subsidi,” tukasnya.
Oleh karena itu, pelaku usaha mengajak berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Sesuatu yang tidak mudah bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan ini. Tapi semuanya untuk daya tahan ekonomi kita ditengah gejolak ekonomi global yang tidak pasti,” pungkasnya.
